POTENSI PANAS BUMI INDONESIA

2010/03/22

Pengusahaan Panas Bumi di Indonesia


1. Pendahuluan
Energi panas bumi adalah panas yang tersimpan dalam fluida dan batuan di bawah permukaan Bumi. Pada kondisi geologi tertentu, energi panas bumi dapat tersimpan dalam reservoir-reservoir (biasanya kedalaman <>
Suatu sistem panas bumi dapat dimodelkan secara sederhana seperti pada Gambar 1, yang terdiri dari: (a) sumber panas, (b) air tanah untuk mentransport panas, dan (c) reservoir dengan volume cukup dan permeabilitas yang memadai untuk memfasilitasi konveksi maupun penyimpanan panas. Karakteristik sistem panas bumi juga dipengaruhi oleh sistem tektonik regional yang berkaitan.
Terdapat dua tipe sumberdaya panas bumi: (1) sumberdaya panas bumi non-vulkanik (terletak dalam sedimen), dan (2) sumberdaya panas bumi magmatik-vulkanik.
Beberapa konsekuensi alami berkaitan dengan keberadaan fluida dan transport panas pada daerah panas bumi antara lain mencakup: (1) pelarutan mineral-mineral primer dan pembentukan mineral-mineral sekunder yang cukup stabil dalam lingkungan hidrotermal yang dihasilkan, (2) perubahan sifat-sifat fisik (permeabilitas) batuan reservoir terutama oleh alterasi argillik (karena keberadaan temperatur tinggi dan fluida bersifat asam), silisifikasi (karena presipitasi silika pada saat panas terpindahkan dari fluida panas yang sedang menuju ke permukaan) dan densifikasi (karena derajat metamorfisme hidrotermal yang rendah), dan (3) pembentukan manifestasi-manifestasi permukaan seperti fumarola, mata air panas serta uap permukaan.
Gambar 1 Sistem Panas Bumi
Target eksplorasi untuk sumberdaya panas bumi konvektif biasanya adalah suatu daerah yang terdiri dari patahan dan rekahan (High Permeability Zone) terisi fluida panas dan produk-produk alterasi hidrotermal. Zona resistivitas rendah yang dihasilkan brine clay (lempung) yang menutupi sistem panas bumi memberikan karakteristik yang mudah dideteksi dengan metode elektromagnetik.
Pada kasus sistem panas bumi bertemperatur panas tipe vulkanik, alterasi hidrotermal dekat permukaan, air panas bumi yang biasanya bersifat asam dan saline serta temperatur tinggi menyebabkan nilai resisitivitas bawah permukaan menjadi sangat kecil. Hal ini yang memungkinkan sistem panas bumi dipetakan berdasarkan sifat kelistrikan batuannya.
2.Potensi Panas Bumi Indonesia
Potensi panas bumi Indonesia mencapai lebih dari 27.000 MW atau setara 219 juta barel minyak bumi dan merupakan hampir 40% dari potensi panas bumi di dunia. Potensi ini terdiri dari lebih dari 13 GW masih berupa Sumber Daya (resources) dan lebih dari 14 GW telah berstatus Cadangan (reserves) yang 2.200 MW diantaranya merupakan Cadangan Terbukti (proven reserves). Potensi ini tersebar di 256 lokasi yang terletak di Provinsi Nangroe Aceh Darusallam (NAD) hingga Provinsi Papua sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2 Peta Sebaran Potensi Panas Bumi Indonesia
3.Kebijakan Pemerintah Bidang Panas Bumi
Pengusahaan panas bumi di Indonesia di Indonesia dimulai pada tahun 1974 dengan terbitnya Keppres 74 tahun 1974 yang memberikan kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi kepada Pertamina. Kemudian aturan ini dilanjutkan dengan Keppres Nomor 22/1981 dan Penyempurnaan Keppres Nomor 45/1991. Kemudian pada tahun 2000 diterbitkan keppres Nomor 76/2000 yang mencabut monopoli pertamina pada pengusahaan panas bumi di Indonesia.
Pada tahun 2003 diterbitkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi. Dengan terbitnya Undang-undang ini, maka segala aturan pengusahaan panas bumi mengacu kepada undang-undang ini dan semua aturan turunannya. Namun untuk kontrak-kontrak pengusahaan panas bumi yang telah ada (eksisting) keberadaanya tetap dihormati sampai dengan berakhirnya kontrak.
Pada tahun 2006 terbit Peraturan Presiden nomor 5 yang mengamanatkan penggunaan energi mix nasional pada tahun 2025, porsi penggunaan minyak bumi harus dikurangi dan akan memperbesar porsi penggunaan gas bumi dan batubara, sebagaimana terlihat pada Gambar 3. Pada tahun 2006 penggunaan energi (primer) mix nasional masih sangat tergantung kepada energi minyak bumi sebesar 54%, energi gas alam 26.5% dan batubara 14% sedangkan untuk energi lain porsinya masih kecil termasuk panas bumi yang memiliki kontribusi sebesar 1.4%. Perkiraan penggunaan energi mix nasional tanpa adanya optimalisasi pengelolaan energi (skenario Businesss as Usual, BaU) dari panas bumi pada tahun 2025 hanya 1,1%. Dengan adanya program optimalisasi diharapkan berkontribusi sebesar 3,8%, dengan mengikuti target road map panas bumi yang telah disusun.
Gambar 3 Sasaran Energi Mix Nasional
Namun dengan adanya crash program Percepatan Pengembangan Listrik 10.000 MW Tahap 2, dalam hal ini panas bumi diharapkan memiliki kontribusi lebih besar. Karena 70% dari target percepatan pengembangan tersebut diharapkan berasal dari tenaga hidro, panas bumi dan energi baru terbarukan lainnya. Sehingga dengan target yang lebih besar daripada yang tercantum dalam road map panas bumi, maka kerja lebih keras diperlukan untuk memenuhi target tersebut. Saat ini telah dibuat rencana pengembangan listrik dari energi panas bumi yang mengikuti Program Percepatan Pengembangan Listrik 10.000 MW Tahap 2, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 dibawah ini:
Tabel 1 Rencana Pengembangan Panas Bumi 2009-20018
Undang-Undang Panas Bumi Nomor 27 Tahun 2003 pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa kegiatan operasional panas bumi terdiri dari (Gambar 4):
1. Survei Pendahuluan;
2. Eksplorasi;
3. Eksploitasi;
4. Studi Kelayakan; dan
5. Pemanfaatan.
Gambar 4 Kegiatan Operasional Panas Bumi
Dari semua kegiatan diatas, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan Survei Pendahuluan dan dapat melakukan kegiatan eksplorasi, sedangkan kegiatan lainnya sepenuhnya dilakukan oleh badan usaha. Undang-Undang 27 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah nomor 59/2007, memungkinkan Pemerintah untuk dapat memberikan Penugasan Survei Pendahuluan kepada pihak ketiga/Badan Usaha. Yang dimaksud dengan Survei Pendahuluan menurut undang-undang adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta wilayah kerja.
Sebagai tindaklanjut dari UU 27/2003 dan PP 59/2007, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 005 tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi. Secara garis besar prosedur penugasan survei pendahuluan dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah ini :
Keterangan Gambar:
a. Pemohon mengajukan kepada Menteri
b. Evaluasi berkas oleh Tim Evaluasi
c. Persetujuan oleh Menteri dengan mengeluarkan surat penugasan
d. Penolakan oleh Menteri
e. UPIPWP mengeluarkan Peta Lokasi penugasan
Gambar 5 Prosedur Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi
Saat ini tengah dilakukan penugasan survei pendahuluan di 6 (enam) lokasi, dengan perkiraan potensi awal dari Badan Geologi sebesar 1.009 MW. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Wilayah yang sedang Dilakukan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi
Untuk mencapai target pengembangan diatas Pemerintah telah mendorong optimalisasi produksi dengan melakukan pengembangan pada lapangan yang telah berproduksi, Selain hal diatas Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka percepatan pengembangan panas bumi yaitu dengan mengeluarkan permen ESDM nomor 11 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi, sebagai hasilnya Pemerintah telah menetapkan 9 (sembilan) WKP baru dengan total target pengembangan sebesar 680 MWe, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3
Tabel 3 Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi yang Baru Ditetapkan
Selain 9 (sembilan) WKP baru tersebut diatas, dalam waktu dekat Pemerintah akan segera menetapkan 11 (sebelas) WKP Panas Bumi baru.
4. Permasalahan yang Dihadapi
Akan tetapi dalam mencapai tujuan yang diamanatkan undang-undang terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, diantaranya permasalahan harga, risiko tinggi yang dihadapi serta investasi yang besar.
4.1 Harga (pricing)
Permasalahan harga dalam panas bumi ini merupakan permasalahan utama yang menghambat pengembangan panas bumi. Harga keekonomisan panas bumi adalah sekitar US $7-8 sen, sedangkan harga jualnya masih dibawah harga keekonomisan tadi. Sehingga dengan latarbelakang hal diatas dan sesuai kebijakan diversifikasi dan konservasi energi, perlu dilakukan usaha dan upaya untuk mlebih mendorong penggunaan sumberdaya panas bumi sebagai energi untuk pembangkitan tenaga listrik secara efisien dan berdaya saing maka dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, yang mengamanatkan bahwa harga patokan tertinggi penjualan tenaga listik dari PLTP pada sat pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi dihitung bedasarkan persentase terhadap BPP PKUK atau PIUKU terintegrasi sebagai berikut:
  • 85% BPP di sisi Tegangan tinggi (BPP-TT) atau 85% BPP di sisi Tegangan Mengengah (BPP-TM) system kelistrikan setempat untuk kapasitas diatas 10MW sampai dengan 55 MW, sesuai dengan rencana interkoneksinya; dan
  • 80% BPP di sisi Tegangan Tinggi (BPP-TT) system kelistrikan setempat untuk kapsitas unit lebih besar dari 55 MW.
Yang dimaksud dengan PKUK (pemegang Kuasa Usaha Ketengalistrikan) adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sedangkan Pengertian Pemegang Izin Usaha Ketanagalistrikan untuk kepentingan Umum (PIUKU) terintegrasi merupakan pemegang izin usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum mulai dari pembangkitan, transmisi distribusi sampai dengan penjualan tenaga listrik. Sedangka BPP merupakan kependekan dari Biaya Pokok Penyediaan yaitu biaya penyediaan tenaga listrik untuk menghasilkan kWh.
Sebagai tindaklanjut Permen ESDM nomor 002/2006 tentang pengusahaan Pembangkit Listrik Energi terbarukan skala menengah dan Permen ESDM nomor 14 tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi,maka dikeluarkan Permen ESDM 269-12/26/600.3/2008 tentang Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik tahun 2008 yang disediakan oleh PT PLN (persero). Daftar lengkap tentang BPP dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini:
Tabel 4 Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
4.2 Risiko-Risiko yang Dihadapi
Pengusahaan panas bumi memiliki risiko yang tinggi dan untuk memahami risiko-risiko yang berkaitan dengan pengusahaan panas bumi yang disebabkan oleh karena ketidakpastian mengenai sumber energi panas bumi dibawah permukaan; Pada dasarnya risiko pengusahaan panas bumi dapat dibagi menjadi 2 jenis risiko yaitu: risiko teknis, seperti risiko sumberdaya, risiko pembangunan; dan risiko non-teknis, seperti risiko harga dan pasar, risiko hukum dan peraturan serta risiko nilai tukar dan inflasi. risiko selengkapnya dalam dalam pengusahaan panas bumi adalah sebagai berikut:
  1. Risiko yang berkaitan dengan sumberdaya (resource risk) yaitu risiko yang berkaitan dengan:Kemungkinan tidak ditemukannya sumber energi panas bumi di daerah yang sedang dieksplorasi (risiko eksplorasi),Kemungkinan besarnya cadangan dan potensi listrik didaerah tersebut lebih kecil dari yang diperkirakan atau tidak bernilai komersial (risiko eksplorasi)Kemungkinan jumlah eksplorasi yang berhasil lebih sedikit dari yang diharapkan (risiko eksplorasi,Kemungkinan potensi sumur (well output) baik sumur eksplorasi lebih kecil dari yang diprkirakan (risiko eksplorasi)Kemungkinan jumlah sumurpengembangan yang berhasil lebih sedikit dari yang diharapkan (risiko pengembangan,Kemungkinan potensi sumur pengembangan lebih kecil dari yan diperkirakanKemungkinan biaya eksplorasi,pengembangan lapangan, pembangan PLTP lebih mahal dari perkiraan semulaKemungkinan terjadinya masalah teknis seperti korosi dan scalling (risiko teknologi) dan masalah lingkungan
  2. risiko berkaitan dengan kemungkinan penurunan laju produksi atau penurunan temperatur lebih cepat dari yang diperkirakan (resources degradation)
  3. Risiko yang berkaitan dengan kemungkinan perubahan pasar dan harga (market access and price risk)
  4. Risiko pembangunan (construction risk)
  5. Risiko yang berkaitan dengan perubahan majaemen (management risk),
  6. Risiko yang menyangkut perubahan aspek legal dan kemungkinan perubahan kebijaksanaan Pemerintahan (legal and regulatory risk)
  7. Risiko berkaitan dengan kemungkinan perubahan bunga bank dan laju inflasi (interests and inflation risk) serta
  8. Force Majeure
4.3 Investasi yang Tinggi
Sebagaimana dalam industri pertambangan pada umumnya, industri panas bumi pun membutuhkan investasi yang sangat besar. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 5 dibawah ini, setiap kWh yang dihasilkan dibutuhkan investasi sebesar 2.770 dolar amerika atau hampir 150 Juta dolar amerika untuk setiap 55 MW kapasitas terpasang. Sehingga untuk pengembangan panas bumi sesuai dengan Tabel 1 diperlukan biaya investasi mendekati 19 milyar dolar amerika.
Tabel 5 Biaya yang dibutuhkan dalam Industri Panas Bumi
4.4. Kebijakan-Kebijakan Lain:
Kebijakan-kebijakan lain yang telah diambil dalam rangka percepatan pembangkitan listrik dari panas bumi Pemerintah telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
  1. Membuat kegiatan pengembangan pengusahaan panas bumi menjadi “total project”, yaitu penyatuan proyek hulu (eksplorasi dan Pengembangan lapangan) dan proyek hilir (pembangunan PLTP)
  2. Pelaku Penugasan Survei Pendahuluan diberikan fasilitas “first right refusal” yaitu badan usaha pelaksana penugasan survei pendahuluan panas bumi disuatu wilayah akan mendapatkan prioritas dalam melaksanakan pengusahaan panas bumi di wilayah tersebut.
  3. Membiayai eksplorasi detil untuk pengembangan panas bumi untuk wilayah timur dalam skala kecil (<10>
  4. Memberi kemudahan-kemudahan fiskal dan pajak (PMK 177/PMK.001/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi dan PMK 178/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi)
  5. Memberi kemudahan dan fasilitas dalam bidang fiskal dan pajak, seperti
  • PMK nomor 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi dan
  • PMK nomor 178/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi
  • PP 62/2008 tentang Perubahan PP 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu, yang memberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk penanaman modal yang salah satunya di bidang panas bumi
4.5 Penutup
Undang-Undang nomor 27 tahun 2003 merupakan pilar utama dalam pengusahaan panas bumi di Indonesia. Turunan dari undang-undang ini adalah Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2007 yang mengatur salah satunya mengatur tentang pelaksanaan lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi. Saat ini telah terdapat 9 (sembilan) WKP Panas Bumi baru yang telah ditetapkan berdasarkan Permen ESDM Nomor 11 tahun 2008, yang 3 (tiga) diantaranya proses lelangnya telah dilaksanakan. Undang-Undang 27/2003 menyatakan bahwa Penugasan Survei Pendahuluan dapat diberikan kepada Badan Usaha oleh Menteri, yang tatacaranya telah ditetapkan melalui Permen ESDM nomor 5 tahun 2008. Hingga saat ini, terdapat 6 (enam) wilayah yang mendapatkan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi. Dalam rangka percepatan pengembangan 10.000 MW tahap kedua, Pemerintah telah melakukan usaha-usaha seperti mengeluarkan peraturan perundangan berupa Peraturan Pemeriintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) dalam rangka memberikan kepastian untuk menarik minat investor untuk menanamkan modal di bidang panas bumi.
4.6 Daftar Pustaka
  1. Blue Print Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025, (2005), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral-Republik Indonesia.
  2. Geothermal Area Distribution Map and Its Potential in Indonesia (2006), Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral-Republik Indonesia.
  3. Hance, C.N., (2005): Factors Affecting Cost of Geothermal Power Development, Geothermal Energy Association, Geothermal Energy Association.
  4. Laporan Sementara Survei Pendahuluan Baturaden oleh PT Trinergi, (2008) , unpublished.
  5. Nugraha, H.S.,(2007): The Current State of Geothermal Development and Government Policy in Indonesia, Final Project Report, Geothermal Institute-University of Auckland, Auckland, New Zealand
  6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 005 tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, (2007), Republik Indonesia.
  7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, (2008), Republik Indonesia.
  8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, (2008), Republik Indonesia.
  9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 269-12/26/600.3/2008 tahun 2008 tentang Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik Tahun 2008 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, (2008), Republik Indonesia.
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi, (2007), Republik Indonesia.
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi, (2007), Republik Indonesia.
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, (2007), Republik Indonesia, (2007), Republik Indonesia.
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2008 tentang Perubahan PP 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu, (2008), Republik Indonesia.
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, (2006), Republik Indonesia.
  15. Saptadji, N. M., (2006): Update on Geothermal Development in Indonesia, Proceedings 28th New Zealand Geothermal Workshop 2006.
  16. Saptadji, N. M., (2003): ‘Teknik Panas Bumi’, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia.
  17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (2003), Republik Indonesia.
Download lengkap bentuk pdf, klik disini dan/atau disini

2010/03/15

t=v1+v2 ,Cara meningkatkan traffic dan popularity dengan cepat dan alami

Ini ada cara baru meningkatkan traffic tanpa SEO.
awalnya saya menganggap cara ini akal-akalan, tapi setelah diterapkan ternyata bener, traffic blog saya ini meningkat dengan pesat.
Gimana caranya???
Copy paste tulisan dibawah ini dan ikuti sarannya...GRATIS...

-------------------MULAI COPY PASTI DI SINI--------------------------------

Sebuah filosofi mengatakan "Honesty is The Best Policy (Kejujuran adalah politik/strategi terbaik)" , inilah yang akan kita buktikan....apakah konsep kejujuran bisa kita olah menghasilkan traffic dan popularity yang lebih hebat dari konsep rumit para expert webmaster atau pakar SEO..?...
Saya yakin bisa asal konsep ini di jalankan dengan benar...,bila ini di terapkan pada web anda sesuai ketentuan maka:
-Web anda akan kebanjiran traffic pengunjung secara luar biasa hari demi hari, tanpa perlu repot-repot memikirkan SEO atau capek-capek promosi keberbagai tempat di dunia internet.
-Web anda akan kebanjiran backlink secara luarbiasa hari demi hari, tanpa perlu repot-repot berburu link keberbagai tempat di dunia internet.

Jika Albert Einstein memakai persamaan e=mc2 untuk menggabungkan potensi masa dan kecepatan cahaya untuk menghasilkan energi nuklir yang luar biasa itu ,maka kita akan memakai persamaan t=v1+v2 untuk mnggabungkan potensi web saya dan web anda untuk menghasilkan traffic dan popularity yang luar biasa pula.

Jika Einstein menggunakan atom plutonium dan uranium untuk membuat bom nuklir, maka kita menggunakan Kejujuran dan ketepatan untuk membuat bom traffic dan popularity ini.

Yang perlu anda lakukan adalah ikuti langkah-langkah berikut :

1.Buat posting artikel seperti posting saya ini, atau copy-paste posting ini dan juga diberi berjudul : t=v1+v2 ,Cara meningkatkan traffic dan popularity dengan cepat dan alami
2-Selanjutnya Copy atau buat KALIMAT SAKTI yang ada di bawah nomor 4 ini lalu pasang di web anda pada bagian yang paling mudah dilihat pengunjung, misalnya di bagian atas sidebar:
3-Pindahkan atau ganti link atau alamat url posting saya (disini-1) menggantikan alamat url rekan saya (disini-2).
-untuk mengetahui alamat url posting saya dan posting yang anda buat adalah bisa dengan meng-klik judul/title posting yang kita buat ini.
4-Lalu isi alamat url posting anda pada pada disini-1 tadi. Jadi anda melakukan publish (terbitkan) 2 kali, setelah posting ini selesai anda buat lalu di terbitkan, dan lalu anda klik pada title (judul) posting untuk mengambbil/meng-copy alamat url posting anda dari address bar browser anda, lalu anda edit lagi posting tadi dan masukan pada link disini-1 itu.

Berikut tulisan "KALIMAT SAKTI" yang perlu anda pasang di bagian web anda (setelah di ganti link url-nya sesuai ketentuan di atas)

"Ingin meningkatkan traffic pengunjung dan popularity web anda secara cepat dan tak terbatas...?...
Serahkan pada saya..., Saya akan melakukannya untuk anda GRATIS...!..Klik disini-1 dan disini-2"
-Jadi setelah KALIMAT SAKTI ini di letakan di web anda maka: jika pengunjung meg-klik link disini-1 akan menuju link posting anda, dan jika meng-klik disini-2 akan menuju link posting saya...dan seterusnya kan terus terjadi mata rantai yang tak terputus seperti itu...
5-Di bawah ini ada 2 link :link anda (link web saya sekarang) dan link saya (link web rekan saya sekarang) . Maka ganti (alamatnya) "link anda" dengan "link url web anda" dan "link saya dengan link url web saya" (link rekan saya di hapus).
link anda
link saya

5-Selesai, siapkan counter tracker dan pengecek link misalnya sitemeter dan technorati untuk melihat hasil banjir traffic dan linkback web anda.

Apa itu t=v1+t2...?
t : Jumlah traffic yang akan di peroleh web anda dalam suatu hari
v1 : Jumlah pengunjung web anda dalam suatu hari
v2: Jumlah pengunjung yang dimiliki v1 (pengunjung dari pengunjung web anda) dalam suatu hari.

Traffic:
Misalnya, web saya ini atau web anda dalam sehari memiliki rata-rata pengunjung 50 orang.., dan semuanya menerapkan konsep kita ini (KALIMAT SAKTI) dengan benar, dan dari 50 orang itu masing-masing memiliki 50 orang pula pengunjung dari blog-nya , maka web kita akan berpeluang di kunjungi 50 ditambah 50 x 50 orang pada hari itu = 2550 orang , dan akan berpeluang terus meningkat pula hari demi hari ,karena setiap hari selalu ada pengunjung baru di dunia internet, setiap hari juga ada blogger atau web baru di dunia internet...BUKTIKAN

Popularity:
Misalnya, web kita memiliki pengunjung 50 orang dalam suatu hari, dan semuannya menerapkan konsep ini , maka dalam hari itu web anda akan mendapatkan 100 linkback ke web anda, yaitu sebuah link pada KALIMAT SAKTI dan sebuah link pada link saya di kalikan 50. dan akan berpeluang meningkat terus hari demi hari....

Kenapa perlu di buat link link anda dan link saya pada posting...?
...hal ini untuk menjaga keabadian link kita, karena seperti kita tau link pada posting lebih kecil kemungkinannya terhapus....

Bisakah kita berbuat tidak fair atau tidak jujur menyabotase konsep ini, misalnya "menghilangkan semua link asal" lalu di isi dengan web/blog kita sendiri...? ....Bisa, dan konsep ini tidak akan menjadi maksimal untuk membuktikan Kejujuran adalah strategi/politik terbaik.....Tapi saya yakin bahwa kita semua tak ingin menjatuhkan kredibilitas diri sendiri dengan melakukan tindakan murahan seperti itu...
-------------------------SELESAI----------------------------------------------

Current State of The Geothermal Development in Indonesia and Government Policy (2007)


Indonesia has abundant potency in geothermal resources. It has 257 prospect areas, more than 2,000 MW proven reserved, almost 1,000 MW for probable reserved and 10,000 MW still in possible status reserves. With more than 220 million populations, the demand rate of electricity in Indonesia is more than eight percent per annum. Combination of them is becoming perfect reason to develop geothermal in this country. Both direct use and indirect use of geothermal must be developed in parallel to bring about prosperous society. For indirect use, not only big scale but also small to medium scale plant have to start to develop because both of these and direct use will be able to bring more national investor and domestic society involved.
Law concern in energy, the stronger regulation than the president decree 5/2006, is urgent to be issued to achieve national objective in energy. And government regulation as implementation of the law 27/2003 and guidance for central and local government is required to be approved by president soon. These government regulations must have clear objective and simplicity in procedures to attract new investment.
Almost all barriers related to the government so that government plays more roles in geothermal development in Indonesia. Awareness and consciousness of all government institution are essential necessity to be able to remove all the barriers. Comprehensive and suitable regulations are needed to be implemented steadily in order to achieve national geothermal road maps target. The system that combining between fixed or incremental price and bidding purchase system will suit to Indonesia’s condition to accommodate government and investor interest. And simple sharing income system, which will be regulated by government regulation, is needed as economic and law certainty and to accommodate local government interest.

Geothermal Development History in Indonesia


Kamojang was the first field to be developed in Indonesia where, from 1926 to 1929 five exploration wells were drilled at that area. Until now, one of them still can still produce dry steam. All activity was stopped probably because of war but in 1972, with grants from the governments of France and New Zealand, Pertamina, Indonesia’s National Oil Company, the Directorate of Volcanology started to conduct preliminary surveys. Today, the tasks are handled by the Centre of Geology Resources-Geology Agency. From their last surveys in 2006, Indonesia has 257 geothermal prospect areas and most of these are categorized as high temperature systems (> 225°C), well-suited for generating electricity. The potency is more than 27,000 MW or equivalent to eleven billions barrels of oil.

From all prospect areas, there are some that have been developed large scale to generate electricity with a total capacity of 852 MW, namely, Sibayak-Sinabung (2 MW), Awi Bengkok-Gunung Salak (375 MW), Wayang Windu (110MW), Kamojang (140MW), Darajat (145MW), Dieng (60MW) and Lahendong (20 MW).

Three main reasons Indonesia should develop geothermal are: abundance of the resource, it is a viable form of alternative energy, and it is a promising form of energy for the future. Indonesia claims to have almost forty percent of the world’s geothermal resources, which makes sense since Indonesia is the world’s largest “ring of fire” country and most ring of fire countries have geothermal resources. Geothermal is an alternative energy to suited to replace fossil fuels such as oil, gas and coal. Nowadays, worldwide energy use from fossil fuels shows a declining trend. There is a strong movement to use green energy, which is energy that will not produce CO2 and others gas as by-products which contribute to the greenhouse effect. In this sense, Geothermal developers can earn carbon credits and it is logical that Indonesia should follow the such trends where geothermal energy is positioned to become a promising and viable energy source for near future.

At least four interest or activity areas must be considered when developing geothermal energy: government, private, academic and society. While the government’s activity carries most responsibility, all four activity areas must be considered collectively – no single activity area can be considered in isolation from the other the other three. Government has the fundamental role as a regulator but the inputs of the other three partner activity areas are relied on. The government’s regulatory tools, which ensure appropriate laws are made, are needed to endorse geothermal development. The academic area, as the center of education and research, ensures suitably trained professionals and experts are prepared for this industry, to work in both the private and government sectors. The private sector activity area has responsibility for optimum Geothermal Mining Business Activity (GMBA). Society, as an activity area, has the important role of consumer and has greater applications for geothermal direct use. Without the co-exiting support of all four activity areas, it will be difficult to develop geothermal energy in Indonesia.

Geothermal power plants can replace the function of fossil fuel-powered power plants to save and add foreign exchange. According to figure, Indonesia actually is not exclusively an oil exporting country because it needs to also import oil to satisfy its domestic energy requirements. More than fifty percent of Indonesia’s natural gas production is for export purposes and this is exceeded by the production of coal where more than seventy percent of that energy resource’s extraction is intended for export.

Direct use and indirect use of geothermal in Indonesia must be developed in parallel. Law 27/2003 says that the managing of geothermal resources must produce added value for the wealth and prosperity of society. The aim is that all resources, whether used for generating electricity or not, provide some other additional benefit. Besides direct use applications, used for developing small-to-medium scale plants are no less important. Inventorying resources for direct use applications will be a good first step.

Geothermal should get priority to be developed in regions that have an abundance of geothermal potency but less in other energy resources. Geothermal in the remote regions like Sulawesi, Nusa Tenggara and Maluku should be given more attention to fulfill energy demand, which should take energy accessibility into account as well. Developments in Java and Sumatra should not be overlooked, because they still experience ongoing electricity crises. These remote areas must be treated differently from Java because of their incomplete structure and infrastructure. Greater incentives need to be provided for geothermal developers to match correspondingly higher electricity/steam geothermal produced prices.

Hasil Chatingan dengan Teman

karena gak bisa nulis...hasil chattingan aja dijadiin note. Note ini telah lulus sensor, maaf bila ada kesamaan tempat, waktu, nama

X : kerja apa sekarang??

Y : PNS...loe dimana??

X : PT X.....btw emang cukup ya gaji PNS??rumah loe dimana....

Y : ya dicukup2in....belum punya rumah kalo di Jakarta...masih kost...gaji gw kan gak segede loe...

X : iya sih.....tapi kok PNS tetangga gw lebih gede rumahnya dari rumah gw.....korupsi kali ya.....

Y : ih belum tentu...sapa tahu warisan....

X : ah...rasanya gak mungkin...parah2 ya PNS sekarang hobinya korupsi....mending gw pasti halal....

Y : kok pasti????apa gara-gara diswasta......

X : iya dong.....gw dapat duit dengan mengeluarkan keringat......

Y : emang sih gw gak sampe keringatan kerjanya soalnya pake ac.......

X : gw denger sih PNS gawenya enak....santei....cuma baca koran....bener gak??

Y : kalo cuma sih salah.kalo baca koran kadang keharusan buat tahu perkembangan dunia luar...

X : ah..alasan aja...

Y : loe baca paper gak buat nambah ilmu...

X : iya dong...kita kan harus update dengan teknologi terbaru...

Y : nah kalo kita harus update dengan situasi dan kondisi.....makanya kita baca news paper....

X : Loe banyak makan duit negara ya??hehehehe....kalo gw sih gak pernah ngerugiin negara......

Y : iya dong, kita kan digaji ama negara, tapi beda lo makan deng ngerugiin........masa sih.....

X : iya dong duit gw jelas semua darimana....dari perusahaan gw....

Y : ya pasti dong ....pernah gak kerja salah??

X : maksudnya...??

Y : ya...pas ngerancang/bikin program kerja salah semacam itulah.....

X : ya pernahlah, kalo ada yang bilang enggak boong tuh...tapi itu manusiawi dong.....

Y : kira-kira perusahaan loe ngeluarin duit gak buat kesalahan loe...

X : pasti dong....di bidang ini tuh segala sesuatunya mahal......makanya wajar gaji kita gede....

Y : yang bayar siap?

X : perusahaan gw dong....masa pake duit sendiri...

Y : harusnya pake duit loe....

X : kenapa....??

Y : yang bayar emang perusahaan loe tapi nanti diganti ama DUIT NEGARA......

X : biarin yang penting bukan duit gw.....hehehehe...loe udah kemana aja??

Y : ke x, y, z.etc.....kalo loe gimana??

X : pake duit negara ya pergi-perginya???

Y : alhamdulillah, enggak....dapat sponsor..kalo loe udah kmn aja??

X : kalo gw sih udah keliling ke negara x,y, z....kan dapat jatah ke jalan2 setiap tahunnya...

Y : asyik dong...yang bayar siapa??

X : perusahaan gw dong.....kalo sendiri habis dong gaji....

Y : masih mending loe habis..gw gak cukup.....

X : hehehe...kasihan deh....

Y : btw ama perusahaan loe, duit buat loe keliling dunia di re-imburst ke negara gak??

X : ngaruhnya apa??

Y : ngaruh dong, kalo ganti ama negara...berarti loe makan duit negara...loe sama gak sensitifnya ama menteri yang ganti mobil....konsisten dong.....